Skripsi Tentang Fatherless: Analisis Kebijakan—Perlindungan Anak dalam Kasus Abandonment dan Akses Bantuan Psikososial

Oleh:
[Nama Penulis]
[NIM]
Program Studi [Nama Prodi]
Fakultas [Nama Fakultas]
[Universitas]
[Tahun]

Motto:

“Setiap anak berhak merasa aman, dicintai, dan didengar—bahkan ketika keheningan orang dewasa terlalu bising.”

Persembahan:

Untuk setiap anak yang tumbuh berani di tengah ketidakhadiran, dan untuk para pendamping yang memilih hadir setiap hari.

Kata Pengantar:

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena skripsi berjudul “Skripsi Tentang Fatherless: Analisis Kebijakan—Perlindungan Anak dalam Kasus Abandonment dan Akses Bantuan Psikososial” ini dapat disusun sebagai contoh naskah akademik yang ringkas. Skripsi contoh ini dibuat untuk tujuan pembelajaran: merangkum isu, menyederhanakan kerangka teori, memperlihatkan alur penelitian kebijakan, dan mempraktikkan cara menyusun argumentasi yang runtut tanpa harus memaparkan data asli yang detail.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sering menjadi rujukan dan inspirasi—para peneliti, pembuat kebijakan, praktisi layanan anak, serta organisasi yang berupaya memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga, sahabat, dan pembaca yang memberi masukan agar contoh skripsi ini tetap mudah dipahami namun tetap bertanggung jawab.

Penulis menyadari skripsi contoh ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat konseptual dan analitis tanpa menyajikan temuan lapangan yang spesifik. Penulis berharap naskah ini bermanfaat sebagai kerangka awal bagi mahasiswa atau praktisi yang ingin meneliti kebijakan perlindungan anak terkait fatherlessness, penelantaran (abandonment), dan akses bantuan psikososial di Indonesia.

[Tempat, Tanggal]
[Nama Penulis]

Abstrak:

Fenomena “fatherless”—ketiadaan figur ayah secara fisik maupun emosional—sering kali beririsan dengan penelantaran anak (abandonment). Dalam konteks kebijakan, isu ini menyentuh hak anak atas perlindungan, pengasuhan, identitas, serta akses layanan dukungan psikososial. Skripsi contoh ini bertujuan menganalisis kerangka kebijakan perlindungan anak di Indonesia terkait fatherlessness akibat penelantaran, memetakan mekanisme layanan yang tersedia (seperti P2TP2A/UPTD PPA, layanan sosial, konseling di puskesmas atau lembaga rujukan), dan mengidentifikasi hambatan akses bantuan psikososial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kebijakan berbasis dokumen: konvensi internasional (Konvensi Hak Anak), undang-undang perlindungan anak, pedoman layanan psikososial, dan publikasi organisasi internasional/nasional. Analisis menggunakan lensa teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, teori keterikatan (attachment) Bowlby, dan kerangka analisis kebijakan (mis. Bardach) untuk menilai kesesuaian norma, kapasitas implementasi, dan aksesibilitas layanan.

Temuan utama menunjukkan: (1) definisi “fatherless” yang populer tidak selalu terakomodasi secara eksplisit dalam norma hukum, sehingga isu cenderung dipetakan lewat kategori penelantaran; (2) akses bantuan psikososial masih terbatas pada wilayah tertentu, bergantung kapasitas SDM dan jejaring rujukan; (3) hambatan umum meliputi stigma, syarat administratif, biaya/transportasi, minimnya layanan ramah anak, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal; (4) praktik baik terlihat pada unit layanan terpadu yang memiliki SOP rujukan jelas, pendampingan kasus, serta intervensi trauma-informed. Rekomendasi meliputi penguatan definisi operasional dan data kasus, integrasi layanan psikososial dalam tingkat layanan primer, penguatan pendanaan dan kompetensi petugas, serta sistem rujukan lintas sektor yang lebih sederhana dan proaktif. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi riset lanjutan dan advokasi perbaikan kebijakan.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Istilah “fatherless” merujuk pada kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran figur ayah—baik karena perceraian, migrasi kerja, kematian, perpisahan, atau penelantaran (abandonment). Dalam kajian kebijakan, fokusnya tidak pada moralitas keluarga, melainkan pada perlindungan anak: memastikan hak anak atas pengasuhan, identitas, keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan mental-psikososial tetap terpenuhi.

Di Indonesia, kerangka perlindungan anak telah diatur melalui konstitusi, undang-undang perlindungan anak beserta perubahannya, serta berbagai kebijakan turunan yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang memperkuat mandat negara untuk mencegah penelantaran dan menyediakan perlindungan khusus. Dalam praktik, isu fatherlessness yang beririsan dengan penelantaran sering muncul dalam bentuk ketidakpastian pengasuhan, putusnya dukungan nafkah, hambatan administratif (misalnya pencatatan sipil), serta risiko kekerasan atau eksploitasi. Pada saat yang sama, kebutuhan bantuan psikososial bagi anak dan pengasuh—konseling, dukungan kelompok, pendampingan—kerap belum terpenuhi secara merata.

Bantuan psikososial (MHPSS—mental health and psychosocial support) tidak semata terapi klinis, melainkan spektrum dukungan: lingkungan belajar yang aman, pengasuhan positif, konseling dasar, layanan spesialis bila diperlukan, sampai rujukan lintas sektor (pendidikan, sosial, hukum). Tantangan kerap muncul pada tahap implementasi: kapasitas SDM, ketersediaan layanan di daerah, koordinasi unit layanan, keberlanjutan pendanaan, serta ketanggapan terhadap kebutuhan spesifik anak fatherless akibat penelantaran.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan analitis: sejauh mana kebijakan yang ada mampu melindungi anak dalam kasus abandonment? Apakah mekanisme akses bantuan psikososial sudah jelas, terjangkau, dan ramah anak? Bagaimana memperkuat tata kelola agar keberpihakan pada kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud?

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka kebijakan perlindungan anak di Indonesia memposisikan kasus penelantaran dan isu fatherless?
2. Bagaimana peta kelembagaan dan alur layanan bantuan psikososial untuk anak terdampak abandonment?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi anak/pengasuh dalam mengakses bantuan psikososial?
4. Rekomendasi kebijakan apa yang relevan untuk memperkuat perlindungan anak dan akses MHPSS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kerangka hukum dan kebijakan terkait penelantaran anak dan perlindungan psikososial.
2. Memetakan mekanisme layanan dan rujukan lintas sektor yang tersedia.
3. Mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan hambatan akses.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berpusat pada anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoretis: memperkaya literatur kebijakan perlindungan anak melalui integrasi perspektif hukum, psikososial, dan tata kelola layanan.
2. Praktis: menyediakan ringkasan kebijakan, celah implementasi, dan rekomendasi yang dapat digunakan pembuat kebijakan, pendamping kasus, dan organisasi layanan.

1.5 Batasan Masalah
Skripsi ini berfokus pada fatherlessness yang berkaitan dengan penelantaran oleh figur ayah (biologis/ayah tiri/ayah sosial), bukan seluruh sebab ketidakhadiran ayah. Analisis difokuskan pada kerangka kebijakan, mekanisme layanan, dan akses bantuan psikososial, dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen—tanpa penelitian lapangan.

1.6 Definisi Operasional

1. Fatherless: kondisi ketidakhadiran figur ayah dalam pengasuhan sehari-hari, secara fisik dan/atau emosional, yang berdampak pada kesejahteraan anak.
2. Abandonment (penelantaran): tindakan mengabaikan kebutuhan dasar anak, termasuk pengasuhan, pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan identitas.
3. Bantuan psikososial (MHPSS): rangkaian dukungan yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial anak, mencakup pencegahan, intervensi dasar, hingga layanan spesialis.

BAB II

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

2.1 Konsep Fatherless dan Penelantaran
Literatur perkembangan anak menekankan bahwa kehadiran pengasuh utama—ayah, ibu, atau pengasuh lain—berpengaruh terhadap keamanan emosi, regulasi diri, dan perkembangan sosial. Ketiadaan ayah tidak otomatis menyebabkan dampak negatif; faktor mediasi seperti kualitas pengasuhan alternatif, dukungan keluarga besar, stabilitas ekonomi, dan lingkungan sekolah sangat menentukan. Namun, ketika ketidakhadiran ayah terjadi akibat penelantaran, risiko meningkat: anak dapat mengalami kerentanan psikologis (kecemasan, sedih, marah), sosial (stigma), dan praktis (putusnya nafkah, dokumen identitas, akses layanan). Dalam kebijakan, isu fatherless lebih tepat dipotret melalui kategori “penelantaran” dan “pengasuhan alternatif” ketimbang sekadar status keluarga.

2.2 Kerangka Hak Anak
Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak, hak atas identitas, pengasuhan, perlindungan dari penelantaran, dan akses layanan kesehatan serta pemulihan. Indonesia telah meratifikasi CRC, yang menjadi payung bagi Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan turunannya. Prinsip non-diskriminasi mendorong layanan setara bagi semua anak, termasuk yang hidup tanpa ayah karena penelantaran. “Guidelines for the Alternative Care of Children” (PBB) menggarisbawahi bahwa pemisahan anak dari orang tua harus menjadi pilihan terakhir, dan dukungan keluarga harus diupayakan terlebih dahulu, termasuk dukungan psikososial dan ekonomi.

2.3 Psikologi Perkembangan: Attachment dan Ekologi

1. Teori keterikatan (attachment) Bowlby menekankan pentingnya hubungan aman antara anak dan pengasuh. Penelantaran dapat mengganggu terbentuknya keterikatan aman, sehingga intervensi perlu memulihkan rasa aman melalui relasi konsisten, sensitif, dan dapat diprediksi.
2. Teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner memandang perkembangan anak sebagai hasil interaksi berlapis: mikrosistem (keluarga, sekolah), mesosistem (relasi antar-lingkungan), eksosistem (kebijakan lokal, layanan), makrosistem (budaya, hukum), dan kronosistem (perubahan waktu). Analisis kebijakan karenanya menilai bukan hanya individu/keluarga tetapi juga struktur layanan dan norma.

2.4 Bantuan Psikososial: Spektrum Layanan
Dukungan psikososial mencakup:

1. Pencegahan/penguatan: pengasuhan positif, dukungan komunitas, kegiatan sekolah yang inklusif.
2. Intervensi dasar: konseling non-klinis, dukungan sebaya, pendampingan kasus, bantuan materi dasar jika relevan.
3. Layanan spesialis: psikolog klinis, psikiater, intervensi trauma-informed, rujukan medis.
   Pedoman internasional menekankan integrasi layanan lintas sektor, sistem rujukan yang jelas, dan pelatihan petugas garis depan (misalnya guru, tenaga kesehatan primer) dalam dukungan psikososial dasar.

2.5 Kerangka Hukum dan Kelembagaan di Indonesia

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (beserta perubahan) menjadi dasar pencegahan penelantaran dan penyediaan perlindungan khusus.
2. UU terkait lainnya mencakup pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan jiwa, kesejahteraan sosial, dan administrasi kependudukan.
3. Kelembagaan: P2TP2A/UPTD PPA (unit layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) di tingkat daerah; layanan sosial di bawah dinas sosial dan lembaga kesejahteraan sosial anak; layanan kesehatan (puskesmas, RS) yang menyediakan konseling dasar/rujukan; mekanisme perlindungan di sekolah dan kepolisian (unit PPA).
   Catatan penting: peta kebijakan dan kelembagaan bisa bervariasi antar daerah, bergantung regulasi daerah dan kapasitas.

2.6 Analisis Kebijakan: Kerangka
Analisis menggunakan langkah sederhana adaptasi Bardach: mendefinisikan masalah, memetakan alternatif/alat kebijakan, menilai kriteria (efektivitas, keadilan, kelayakan), menimbang trade-off, dan merumuskan rekomendasi. Pada ranah implementasi, konsep “street-level bureaucracy” menekankan peran petugas lapangan yang membuat keputusan praktis terkait akses dan mutu layanan. Perspektif ini membantu menilai mengapa norma hukum tidak selalu berujung pada perubahan nyata.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis kebijakan berbasis dokumen. Ini adalah skripsi contoh; tidak ada pengumpulan data lapangan yang spesifik.

3.2 Sumber Data

1. Dokumen internasional: Konvensi Hak Anak; pedoman perawatan alternatif; pedoman dukungan psikososial.
2. Peraturan nasional: undang-undang perlindungan anak dan regulasi terkait kesejahteraan sosial, kesehatan jiwa, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.
3. Pedoman operasional layanan: standar minimal layanan, SOP rujukan, dan bahan pelatihan (bila tersedia publik).
4. Publikasi organisasi: laporan UNICEF/WHO dan kementerian terkait.
5. Literatur akademik: buku dan artikel mengenai fatherhood, attachment, ekologi perkembangan, dan analisis kebijakan.

3.3 Teknik Analisis

1. Analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi definisi, mandat, dan standar layanan dalam dokumen.
2. Analisis kebijakan (Bardach) untuk menilai kesesuaian, kelayakan, dan potensi dampak.
3. Triangulasi sumber: membandingkan norma internasional, hukum nasional, dan pedoman layanan.

3.4 Etika
Naskah ini tidak memuat data pribadi atau hasil wawancara. Rujukan digunakan untuk kepentingan akademik dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Posisi Fatherless dalam Kerangka Kebijakan
Secara hukum, kategori “fatherless” tidak diatur sebagai status hukum terpisah. Sebaliknya, kebijakan menyorot kondisi-kondisi yang menempatkan anak dalam kerentanan: penelantaran, kekerasan, eksploitasi, kehilangan pengasuhan, serta kebutuhan perlindungan khusus. Artinya, anak fatherless akibat abandonment efektifnya dilindungi melalui norma penelantaran dan mekanisme pengasuhan alternatif. Keuntungan pendekatan ini: fokus pada pemenuhan hak anak, bukan pada bentuk keluarga. Tantangannya: isu emosional-psikososial yang khas ketidakhadiran ayah bisa kurang terlihat dalam screening layanan jika prosedur hanya menekankan aspek hukum/administratif (misal, laporan penelantaran tanpa asesmen psikososial yang mendalam).

4.2 Peta Layanan dan Rujukan
Secara umum, layanan perlindungan anak dan bantuan psikososial meliputi:

1. P2TP2A/UPTD PPA: pintu masuk pengaduan, asesmen awal, pendampingan, rujukan hukum, psikologis, dan medis.
2. Puskesmas/RS: konseling dasar, skrining, rujukan ke psikolog/psikiater, dukungan kesehatan dasar.
3. Lembaga kesejahteraan sosial anak: pengasuhan sementara, dukungan keluarga, program penguatan pengasuhan.
4. Sekolah: bimbingan konseling, program pencegahan perundungan, lingkungan aman dan inklusif.
5. Kepolisian (unit PPA): penegakan hukum jika ada unsur pidana (misalnya kekerasan, penelantaran berat).
6. Layanan komunitas/LSM: dukungan sebaya, konseling, bantuan sosial, penguatan kapasitas pengasuh.
   Alur ideal: pelaporan/identifikasi—asesmen cepat—intervensi awal (safety planning, PFA)—konseling non-klinis—rujukan spesialis bila perlu—pendampingan berkelanjutan—monitoring.

4.3 Hambatan Akses

1. Stigma dan rasa malu: anak/pengasuh enggan mencari bantuan karena takut dicap atau disalahkan.
2. Administrasi dan identitas: dokumen kependudukan tidak lengkap menyulitkan akses layanan, bantuan sosial, dan sekolah.
3. Persebaran layanan: layanan psikologis lebih terkonsentrasi di perkotaan; daerah terpencil menghadapi ketersediaan SDM terbatas.
4. Biaya dan logistik: transportasi, waktu kerja pengasuh, serta biaya layanan spesialis (jika di luar jaminan) menjadi kendala.
5. Koordinasi: rujukan antarinstansi belum seragam; SOP bervariasi; tindak lanjut kasus bisa terputus.
6. Kapasitas SDM: pelatihan dukungan psikososial dasar pada guru/tenaga kesehatan/petugas layanan belum merata; supervisi klinis terbatas.
7. Layanan ramah anak: ruang konseling, materi komunikasi, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan belum konsisten.

4.4 Dampak Psikososial dan Kebutuhan Anak
Dampak yang sering dicatat dalam literatur meliputi perasaan kehilangan, marah, bingung, dan pertanyaan identitas. Aspek praktis seperti nafkah, tempat tinggal, dan akses pendidikan juga memengaruhi kondisi psikologis anak. Bagi pengasuh (seringkali ibu atau kakek-nenek), beban ganda ekonomi-emosional bisa memicu stres, yang kemudian mempengaruhi pola pengasuhan. Intervensi efektif karenanya perlu menyasar unit keluarga/rumah tangga, bukan hanya anak secara individual.

Intervensi yang disarankan:

1. Dukungan pengasuhan positif: keterampilan komunikasi, manajemen emosi, rutinitas sehari-hari yang aman dan konsisten.
2. Konseling bagi anak: ekspresi perasaan, keterampilan koping, penguatan jejaring dukungan.
3. Dukungan bagi pengasuh: konseling, bantuan sosial, dukungan kelompok, akses kerja/pendapatan.
4. Keterhubungan sekolah: peran guru/BK dalam monitoring kesejahteraan anak dan adaptasi pembelajaran.
5. Rujukan spesialis: bila terindikasi gangguan emosi/trauma yang membutuhkan intervensi klinis.

4.5 Analisis Kebijakan: Kesesuaian, Kelayakan, dan Dampak

1. Kesesuaian (fit) dengan CRC: Norma nasional umumnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan pencegahan penelantaran. Tantangan: penerjemahan prinsip ke prosedur operasional yang sederhana dan peka konteks.
2. Kelayakan implementasi: Kelembagaan sudah ada (P2TP2A/UPTD PPA, puskesmas, sekolah), tetapi kapasitas SDM, pendanaan, dan SOP lintas sektor bervariasi. Ketersediaan psikolog/psikiater anak terbatas di banyak wilayah.
3. Dampak: Di daerah yang memiliki koordinasi baik, akses dan kontinuitas layanan lebih kuat. Di tempat lain, anak berisiko “hilang” dalam rujukan yang berlapis-lapis.

Trade-off kebijakan:

1. Standardisasi vs fleksibilitas lokal: standar minimal layanan perlu, tetapi penyesuaian konteks daerah tetap penting.
2. Fokus kasus berat vs pencegahan: sumber daya sering tersedot untuk kasus berat, sehingga program pencegahan dan penguatan keluarga kurang mendapat porsi.
3. Spesialis vs layanan primer: layanan spesialis penting, namun skala dampak terbesar terjadi bila dukungan psikososial dasar diintegrasikan ke layanan primer (sekolah, puskesmas, komunitas).

4.6 Praktik Baik (Good Practices) yang Teridentifikasi

1. Unit layanan terpadu dengan “single door system” untuk pelaporan, asesmen, dan rujukan.
2. Integrasi dukungan psikososial di puskesmas (konselor terlatih, skrining rutin, rujukan jelas).
3. Program parenting positif dan dukungan kelompok bagi pengasuh, memadukan aspek ekonomi (misalnya akses bantuan sosial) dan psikologis.
4. Kolaborasi sekolah–puskesmas–P2TP2A untuk identifikasi dini dan penanganan kasus, termasuk perlindungan data anak.
5. Pelatihan dasar bagi guru, kader, dan petugas lapangan tentang PFA, komunikasi empatik, dan perlindungan anak.

4.7 Ilustrasi Kasus (Fiktif untuk Pembelajaran)
A, 11 tahun, tinggal bersama ibu dan nenek. Ayah meninggalkan rumah sejak 2 tahun lalu tanpa dukungan nafkah. A sering absen sekolah, menarik diri, dan mengeluh sulit tidur. Sekolah menghubungi BK, lalu berkoordinasi dengan P2TP2A setempat. Asesmen awal menunjukkan penelantaran nafkah dan kebutuhan dukungan psikososial. Intervensi: konseling dasar untuk A; pelatihan pengasuhan positif untuk ibu/nenek; koordinasi dengan dinas sosial untuk bantuan sementara; rujukan ke puskesmas untuk skrining kesehatan mental. Setelah 3 bulan, A kembali rutin sekolah, hubungan keluarga lebih stabil, dan proses hukum administratif terkait identitas/nasabah diadvokasi. Ilustrasi ini menunjukkan nilai kolaborasi lintas sektor dan intervensi berlapis.

4.8 Kesenjangan dan Peluang

1. Kesenjangan definisi operasional fatherless membuat pelaporan berbasis fenomena sosial kurang sistematis; indikator berbasis penelantaran bisa diperkuat untuk menangkap dimensi emosional dan psikososial.
2. Data kasus tersebar di berbagai instansi; interoperabilitas data dan perlindungan privasi belum konsisten.
3. Kekurangan SDM psikososial terlatih di layanan primer; perlu model pelatihan skala besar dan supervisi.
4. Peluang: teknologi sederhana untuk rujukan dan monitoring; modul pelatihan berbasis bukti yang dapat diadaptasi lokal; integrasi program kesejahteraan sosial dengan dukungan psikososial keluarga.

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan
Pertama, isu “fatherless” dalam kerangka kebijakan Indonesia secara substantif terwadahi dalam konsep penelantaran anak dan pengasuhan alternatif, bukan sebagai status keluarga yang berdiri sendiri. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, dengan fokus pada pemenuhan hak dan perlindungan dari dampak penelantaran.

Kedua, infrastruktur kelembagaan telah tersedia—P2TP2A/UPTD PPA, layanan kesehatan primer, sekolah, lembaga sosial—namun implementasi bervariasi antar daerah. Akses bantuan psikososial kerap terkendala oleh stigma, logistik, kapasitas SDM, koordinasi rujukan, dan ketersediaan layanan ramah anak.

Ketiga, kebutuhan anak yang terdampak abandonment mencakup intervensi yang berlapis: penguatan pengasuhan, dukungan psikososial dasar, rujukan spesialis bila diperlukan, dan dukungan sosial-ekonomi bagi keluarga. Upaya ini paling efektif ketika lintas sektor bersinergi, dengan SOP sederhana dan berfokus pada keselamatan serta kesejahteraan anak.

Keempat, perbaikan kebijakan perlu menekankan penyempurnaan definisi operasional, penguatan layanan di tingkat primer, pengembangan kapasitas SDM, integrasi data dengan perlindungan privasi, dan pendanaan berkelanjutan—agar anak tidak “hilang” dalam proses rujukan.

5.2 Rekomendasi

1. Kebijakan dan definisi:
   • Perkuat definisi operasional dan indikator penelantaran yang menangkap aspek emosional-psikososial, sehingga skrining lebih holistik.
   • Pastikan pedoman teknis menegaskan best interest of the child dalam setiap keputusan, termasuk rujukan dan pengasuhan alternatif.
2. Layanan dan SOP:
   • Sederhanakan prosedur rujukan lintas sektor (sekolah–P2TP2A/UPTD PPA–puskesmas–dinsos–kepolisian) dengan alur yang jelas dan batas waktu layanan.
   • Wajibkan asesmen psikososial awal bagi kasus penelantaran, dilanjutkan rencana intervensi berlapis yang melibatkan anak dan pengasuh.
3. SDM dan kapasitas:
   • Latih petugas layanan primer (guru, kader, tenaga puskesmas) dalam PFA, komunikasi empatik, dan perlindungan anak; sediakan supervisi berkala.
   • Perluas jejaring psikolog/psikiater anak melalui kemitraan dengan universitas/organisasi profesi dan layanan tele-konseling yang patuh etika.
4. Pendanaan dan integrasi program:
   • Alokasikan pendanaan spesifik untuk dukungan psikososial keluarga berisiko; integrasikan dengan program bantuan sosial untuk mengurangi beban ekonomi pengasuh.
   • Dorong program parenting positif dan dukungan sebaya di komunitas untuk pencegahan sekunder.
5. Data dan privasi:
   • Bangun sistem data terintegrasi yang melindungi kerahasiaan anak, memungkinkan tracking rujukan, dan memandu pengambilan keputusan berbasis bukti.
6. Advokasi dan literasi:
   • Kampanye anti-stigma tentang pencarian bantuan; penguatan literasi pengasuhan dan kesejahteraan mental di sekolah/komunitas.

Rekomendasi ini realistis bila diiringi kepemimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor yang konsisten, dan komitmen terhadap evaluasi berbasis hasil.

Daftar Pustaka (contoh)

1. Bardach, E. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving. CQ Press.
2. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
3. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.
4. Lamb, M. E. (Ed.). (2010). The Role of the Father in Child Development (5th ed.). Wiley.
5. United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child.
6. United Nations. (2009). Guidelines for the Alternative Care of Children.
7. WHO. (2013, extended). Mental Health Action Plan 2013–2030.
8. UNICEF. (beragam tahun). Laporan dan pedoman terkait sistem perlindungan anak dan MHPSS.
9. Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya).
10. Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
11. Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.
12. Republik Indonesia. Peraturan terkait administrasi kependudukan dan kesejahteraan sosial yang relevan dengan akses layanan anak.
13. Kementerian/Lembaga terkait. Pedoman layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; SOP rujukan MHPSS (jika tersedia publik).

Lampiran (opsional)

1. Contoh alur rujukan sederhana lintas sektor (teks):
   • Identifikasi kasus di sekolah/komunitas → asesmen awal (keselamatan, kebutuhan) → pelaporan ke P2TP2A/UPTD PPA → rencana layanan (konseling dasar, dukungan pengasuhan, bantuan sosial) → rujukan ke psikolog/psikiater bila perlu → monitoring berkala → terminasi kasus ketika indikator kesejahteraan tercapai.
2. Contoh format asesmen singkat (teks):
   • Identitas anak dan pengasuh; kondisi keselamatan; kebutuhan dasar; status dokumen; kondisi sekolah; jejaring dukungan; indikator psikososial; rencana intervensi; penanggung jawab; jadwal tindak lanjut.

Catatan Penutup:

Skripsi contoh ini disusun untuk menunjukkan alur pikir, struktur penulisan, dan cara menganalisis kebijakan secara ringkas. Untuk penelitian aktual, diperlukan pendalaman: telaah regulasi yang spesifik, pemetaan layanan di daerah penelitian, dan pengumpulan data primer/sekunder yang sistematis. Semoga naskah ini menjadi pijakan awal yang jelas dan mudah diikuti.