Pendahuluan

Penulisan skripsi di bidang hukum perdata khususnya yang membahas perkawinan memerlukan kombinasi antara kajian normatif, empiris, dan pemahaman praktik peradilan serta kebijakan publik. Topik seperti harta bersama, perceraian, hak asuh anak, perjanjian pranikah, konflik adat dan agama, serta perlindungan perempuan menjadi isu sentral dalam studi hukum keluarga.

Artikel ini disusun sebagai referensi lengkap untuk mahasiswa hukum, dosen pembimbing, dan peneliti yang mencari inspirasi judul skripsi hukum perdata tentang perkawinan. Selain daftar 200 judul yang terstruktur berdasarkan kategori, Anda juga akan menemukan tips pemilihan topik, contoh rumusan masalah, metodologi penelitian yang direkomendasikan, serta contoh studi kasus yang dapat dikembangkan menjadi penelitian empiris atau yuridis-normatif.

Mengapa memilih topik skripsi tentang Perkawinan dalam Hukum Perdata?

• Perkawinan adalah institusi sosial dan hukum yang kompleks-menghubungkan aspek perdata, pidana, administrasi, dan adat/agama.
• Perubahan sosial dan kebijakan publik (mis. UU Perkawinan, putusan MA) membuka banyak ruang penelitian.
• Topik-topik seperti pembagian harta, perceraian, serta hak asuh anak memiliki implikasi praktis bagi penegakan hukum dan kebijakan sosial.
• Data empiris (pengadilan, catatan sipil, studi lapangan) dapat memperkaya penelitian normatif.

Daftar 200 Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata tentang Perkawinan

Berikut daftar 200 judul yang telah dikelompokkan berdasarkan tema, memudahkan Anda menemukan topik yang sesuai dengan minat penelitian dalam hukum perdata dan perkawinan.

A. Hukum Perkawinan Umum dan Kebijakan (1-30)

1. Analisis yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Perkawinan dalam kasus perkawinan di bawah umur
2. Perkawinan campuran dan masalah kewarganegaraan: studi yuridis terhadap praktik catatan sipil
3. Evaluasi asas kebebasan menikah dan kriteria sahnya perkawinan dalam hukum perdata
4. Perubahan konsep pernikahan di era digital: implikasi hukum terhadap pembuktian perkawinan
5. Perbandingan hukum perkawinan antara hukum nasional dan hukum adat di Indonesia
6. Analisis kebijakan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan negeri
7. Perjalanan harmonisasi hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan perkawinan
8. Peran negara dalam mencegah perkawinan anak: studi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
9. Kedudukan perjanjian pranikah dalam sistem hukum perdata Indonesia
10. Konflik hukum antara adat dan undang-undang dalam penyelesaian sengketa perkawinan
11. Perkawinan dan hak-hak sipil: kebijakan pencatatan sipil untuk pasangan tidak terdaftar
12. Perkawinan online (pernikahan melalui media sosial): tantangan pembuktian dan legalitas
13. Perkawinan dan kebijakan kesejahteraan sosial: analisis penerapan subsidi dan bantuan keluarga
14. Peran KUA dalam administrasi perkawinan: kajian hukum dan praktik
15. Efektivitas program pencegahan perceraian oleh pemerintah daerah
16. Implikasi hukum perjanjian perkawinan internasional terhadap pasangan WNI
17. Perkawinan dalam undang-undang baru: prospek perubahan hukum keluarga
18. Analisis hukum terhadap percobaan menghapus diskriminasi gender dalam undang-undang perkawinan
19. Pemenuhan hak anak akibat pernikahan: tanggung jawab orang tua dan negara
20. Kebijakan negara terhadap perkawinan beda agama: tantangan penegakan hukum
21. Perkawinan dan perlindungan data pribadi pasangan: aspek hukum dan regulasi
22. Perkawinan sipil versus agama: harmonisasi dan konflik hukum
23. Analisis hukum perjanjian pranikah internasional terhadap perlindungan harta bersama
24. Implementasi hukum perlindungan korban nikah paksa di tingkat daerah
25. Perkawinan poligami dan perlindungan hak istri: kajian yuridis-kritis
26. Peran media massa dalam pembentukan opini publik terhadap hukum perkawinan
27. Penerapan sanksi administratif terhadap absen pencatatan perkawinan
28. Analisis peran LSM dalam advokasi hukum keluarga terkait perkawinan bermasalah
29. Studi dampak hukum pernikahan campuran terhadap warisan dan pewarisan

B. Harta Perkawinan dan Harta Bersama (31-70)

31. Analisis pembagian harta gono-gini pada perceraian: tinjauan putusan Pengadilan Agama
32. Perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan harta: studi yuridis dan komparatif
33. Konsep harta bersama dalam hukum positif Indonesia dan penerapan di pengadilan
34. Implikasi pembuktian harta bersama pada pasangan yang tidak melakukan pencatatan pernikahan
35. Distribusi harta bersama terhadap kredit dan hutang keluarga: tanggung jawab suami istri
36. Perlindungan harta istri dalam perkawinan adat: studi kasus di daerah tertentu
37. Analisis penyitaan harta bersama atas utang suami: perlindungan hukum istri
38. Negosiasi pembagian harta dalam mediasi perceraian: strategi dan peranan hukum
39. Pengaruh usaha bersama terhadap status kepemilikan harta perkawinan
40. Perlindungan ekonomi korban perceraian: peran kompensasi finansial
41. Hukum waris dan status harta perkawinan: konflik antara pewarisan dan gono-gini
42. Aspek hukum perolehan harta sebelum dan selama perkawinan
43. Penerapan asas itikad baik dalam perolehan harta perkawinan
44. Fungsi pencatatan dalam pembuktian kepemilikan harta perkawinan
45. Perlindungan aset dalam perkawinan internasional: studi tentang pasangan WNI-BLN
46. Implikasi perjanjian pranikah terhadap kewajiban pemeliharaan pasca-perceraian
47. Harta bawaan dan perbedaannya dengan harta bersama: kajian yuridis
48. Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah
49. Analisis hukum kredit yang menggunakan harta bersama sebagai jaminan
50. Pembagian harta dalam perkawinan tanpa akta nikah: studi yuridis-empiris
51. Harta bersama dan pemisahan usaha keluarga: implikasi hukum bagi pengusaha kecil
52. Penyelesaian sengketa harta perkawinan melalui arbitrase: kemungkinan dan hambatan
53. Konsekuensi hukum atas penggelapan harta perkawinan oleh salah satu pasangan
54. Pengaturan pembagian harta dalam perjanjian pranikah berbasis syariah
55. Evaluasi putusan pengadilan terkait pembagian harta warisan yang diperoleh selama perkawinan
56. Peran saksi dan bukti elektronik dalam pembuktian kepemilikan harta bersama
57. Studi komparatif: pengaturan harta perkawinan di Indonesia dan negara lain
58. Harta bersama dan pemulihan ekonomi korban kekerasan dalam rumah tangga
59. Tanggung jawab terhadap utang sebelum perkawinan: perspektif hukum perdata
60. Perlindungan investor kecil (pasangan) dalam usaha yang dijalankan bersama
61. Implikasi pajak atas pemisahan harta perkawinan: analisis kebijakan dan hukum
62. Aspek hukum pemisahan harta karena perjanjian pra-nikah: studi kasus
63. Perjanjian pasca-nikah (postnuptial agreement) dalam praktik hukum Indonesia
64. Pengaruh status perkawinan terhadap kepemilikan rumah dan sertifikat tanah
65. Pembagian harta ketika salah satu pasangan bermigrasi: tantangan hukum lintas negara

C. Perceraian, Pemeliharaan Anak, dan Hak Asuh (71-120)

71. Analisis hukum permohonan cerai gugat versus cerai talak: praktik di Pengadilan Agama
72. Hak asuh anak pasca perceraian: prinsipal kepentingan terbaik anak dalam putusan hakim
73. Peran mediasi dalam mengurangi angka perceraian: evaluasi program Kantor Urusan Agama
74. Perlindungan hak ekonomi ibu yang ditinggalkan pasca perceraian
75. Pelaksanaan tunjangan anak (nafkah) dalam putusan perceraian: kendala dan solusi
76. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan siri yang berujung perceraian
77. Aspek hukum perwalian terhadap anak hasil perkawinan yang tidak dicatat
78. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses perceraian
79. Hak asuh anak pada pasangan yang berada dalam pernikahan beda kewarganegaraan
80. Analisis efektivitas layanan psikologis dalam proses pemulihan anak pasca perceraian
81. Penegakan putusan hak asuh lintas wilayah: koordinasi antar lembaga
82. Peran perempuan sebagai pencari nafkah utama setelah perceraian: dampak hukum dan sosial
83. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi barang tukar dalam proses perceraian
84. Perbandingan perlindungan hak asuh anak antara hukum adat dan hukum negara
85. Implementasi konsep best interest of the child dalam putusan perdata
86. Analisis tuntutan nafkah penghasilan tidak tetap: pendekatan pembuktian dan penetapan jumlah
87. Peran balai perlindungan perempuan dan anak dalam mendampingi kasus perceraian
88. Penanganan perceraian berbasis kekerasan seksual: aspek hukum dan rehabilitasi
89. Hak asuh dan akses kunjungan ayah yang bekerja di luar negeri
90. Analisis hukum terhadap ketentuan pembagian waktu tinggal anak (visitation) pasca perceraian
91. Efektivitas sanksi pidana terhadap pihak yang menghalangi pelaksanaan hak asuh
92. Hak asuh anak dan perlindungan identitas anak: kasus perkawinan tanpa pencatatan
93. Konsekuensi hukum terhadap perubahan status anak setelah perceraian dan kawin ulang
94. Peran keputusan hakim dalam menentukan nafkah pendidikan anak
95. Analisis kasus: sengketa hak asuh antara orang tua kandung dan kakek-nenek
96. Ketentuan hukum mengenai adopsi pasca perceraian: prosedur dan hambatan
97. Perbandingan sistem hak asuh di pengadilan agama dan pengadilan negeri
98. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban manipulasi dalam proses perceraian
99. Analisis tuntutan ganti rugi moral akibat putusan perceraian yang kontroversial
100. Strategi hukum untuk memastikan pelaksanaan nafkah anak yang melekat pada putusan
101. Perkawinan, perceraian, dan dampaknya terhadap pendidikan anak: kajian kebijakan
102. Hubungan antara perceraian dan status ekonomi anak: peran perlindungan hukum
103. Analisis efektivitas mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh
104. Perlindungan hak asuh anak dengan disabilitas pasca perceraian: kajian akses layanan publik
105. Perlindungan hukum terhadap anak korban konflik keluarga dalam proses peradilan
106. Evaluasi peran advokat dan lembaga bantuan hukum dalam kasus hak asuh anak

D. Perkawinan Adat, Agama, dan Pluralitas Hukum (121-160)

121. Perkawinan adat dan pengakuan negara: studi implementasi hukum di daerah X
122. Konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan perkawinan: analisis putusan
123. Perlindungan hak perempuan dalam perkawinan adat: kajian yuridis-empiris
124. Analisis hukum terhadap pernikahan adat yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan
125. Peran pemuka adat dalam penyelesaian sengketa perceraian: efektivitas dan batasan hukum
126. Pengaturan harta perkawinan dalam hukum adat: perbandingan antar suku
127. Perkawinan poligami menurut hukum agama dan regulasi negara
128. Perkawinan parang-parangan (tradisi tertentu) dan isu legalitasnya dalam hukum perdata
129. Pengakuan anak hasil perkawinan adat dalam sistem pencatatan sipil
130. Harmonisasi hukum adat dan nasional terkait peralihan hak atas tanah dalam perkawinan
131. Studi kasus: sengketa perkawinan adat yang membawa isu hak atas tanah
132. Peran hakim adat dan hakim negara dalam menyelesaikan sengketa perkawinan campuran
133. Perkawinan antar agama: prosedur hukum dan hambatan administrasi
134. Analisis yuridis terhadap penerapan hukum adat yang diskriminatif terhadap perempuan
135. Perbandingan mekanisme pembatalan perkawinan adat dan pembatalan berdasarkan UU
136. Perkawinan adat dalam era modern: adaptasi tradisi terhadap hukum positif
137. Peran perjanjian pranikah dalam melindungi hak adat pasangan
138. Analisis konflik hukum akibat pernikahan adat tanpa persetujuan wali
139. Perkawinan campuran adat-agama: studi tantangan hukum kepemilikan anak
140. Perlindungan hak waris anak yang lahir dari perkawinan adat
141. Aspek hukum pengakuan perkawinan adat oleh negara: prosedur dan bukti
142. Perkawinan adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia: kasus dan solusi
143. Perlindungan hukum terhadap korban perkawinan adat paksa
144. Peran LSM dalam advokasi reformasi hukum adat terkait perkawinan
145. Evaluasi kebijakan pengakuan perkawinan adat dalam sistem pencatatan nasional
146. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan adat terhadap kewarganegaraan
147. Perkawinan adat, harta bersama, dan dampaknya terhadap kedaulatan perempuan
148. Studi perbandingan: pengaturan perkawinan adat di Indonesia dan negara tetangga
149. Peran mediasi adat dalam penyelesaian sengketa hak asuh dan harta
150. Analisis penerapan hukum adat yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak

E. KDRT, Perlindungan Perempuan, dan Aspek Pidana (161-200)

161. Pengaturan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam konteks perkawinan
162. Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga
163. Peran peradilan pidana dan perdata dalam penanganan kasus KDRT
164. Analisis yuridis perlindungan saksi korban KDRT dalam proses perceraian
165. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam perkawinan
166. Hubungan antara KDRT dan gugatan perceraian: studi putusan pengadilan
167. Peran unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam memfasilitasi proses hukum
168. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan poligami yang bermasalah
169. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga: hambatan dan solusi
170. Analisis yuridis terhadap tindakan pengancaman dalam konteks perkawinan
171. Perlindungan hukum bagi perempuan pekerja migran yang menjadi korban kekerasan dalam perkawinan
172. Peran advokat pro bono dalam pembelaan korban KDRT
173. Hubungan antara tindak pidana penelantaran keluarga dan hukum perdata mengenai nafkah
174. Evaluasi kebijakan pencegahan KDRT di lingkungan perkawinan
175. Perlindungan hukum untuk korban perkawinan paksa: studi implementasi hukum
176. Peran keluarga besar dalam mediasi kasus KDRT: aspek hukum dan budaya
177. Analisis hukum terkait penggunaan bukti elektronik dalam perkara KDRT
178. Perlindungan anak korban KDRT: koordinasi antara sistem pidana dan perdata
179. Implementasi program rehabilitasi bagi pelaku KDRT sebagai alternatif hukuman
180. Analisis peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dalam perkawinan
181. Peran lembaga keagamaan dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga
182. Studi kasus: penanganan KDRT yang berujung pada pemisahan harta dan hak asuh
183. Perlindungan korban KDRT dalam konteks kekerasan simbolik dan ekonomi
184. Analisis yuridis upaya pencegahan KDRT melalui pendidikan pranikah
185. Evaluasi efektivitas layanan rumah aman (shelter) untuk korban KDRT
186. Peran teknologi untuk pelaporan dan bukti dalam kasus KDRT
187. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang mengalami diskriminasi sosial
188. Aspek pidana terhadap tindakan percobaan pembunuhan dalam ranah perkawinan
189. Perkawinan dan tindak pidana ekonomi dalam rumah tangga: analisis yuridis
190. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berulang dalam rumah tangga
191. Strategi hukum dalam memperoleh perlindungan sementara bagi korban KDRT
192. Analisis intervensi hukum dan sosial untuk mencegah eskalasi KDRT
193. Peran lembaga internasional dalam advokasi perlindungan perempuan pada kasus perkawinan

Catatan: Setiap judul dapat dikembangkan menjadi penelitian yuridis-normatif, yuridis-empiris, atau kombinasi keduanya. Sesuaikan rumusan masalah, kerangka teori, dan metodologi penelitian dengan ketersediaan data dan akses lapangan.

Contoh Tabel Singkat: Kategori Judul dan Jumlah Topik

Tips Memilih Judul Skripsi Hukum Perdata tentang Perkawinan

Memilih judul skripsi adalah langkah penting yang menentukan jalannya penelitian. Berikut beberapa tips praktis:

• Pilih topik yang relevan dengan minat Anda dan memiliki nilai kontribusi bagi ilmu hukum dan praktik.
• Periksa ketersediaan sumber data: putusan pengadilan, arsip catatan sipil, wawancara pihak terkait, LSM, dan literatur akademik.
• Pertimbangkan keterbatasan waktu dan dana-pilih metodologi yang realistis (normatif, empiris, atau campuran).
• Konsultasikan secara intensif dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan fokus penelitian dan rumusan masalah.
• Gunakan judul yang spesifik dan terukur-hindari judul yang terlalu umum.
• Sertakan kata kunci SEO di judul bila perlu untuk publikasi daring: mis. “Analisis Hukum Perdata tentang Harta Gono-gini pada Perceraian”.
• Perhatikan aspek etika penelitian ketika melakukan wawancara atau studi lapangan melibatkan korban KDRT dan anak.

Contoh Rumusan Masalah untuk Beberapa Tema Populer

Contoh 1: Pembagian Harta Gono-gini

Rumusan masalah:

1. Bagaimana ketentuan pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang Perkawinan dan yurisprudensi pengadilan?
2. Apa saja kendala pembuktian harta bersama dalam praktik pengadilan?
3. Bagaimana solusi hukum untuk melindungi pihak lemah dalam pembagian harta bersama?

Contoh 2: Hak Asuh Anak

Rumusan masalah:

1. Bagaimana prinsip best interest of the child diterapkan dalam putusan hak asuh di pengadilan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hak asuh?
3. Bagaimana mekanisme penegakan kunjungan (visitation) bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh utama?

Contoh 3: Perkawinan Adat

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pengakuan hukum negara terhadap perkawinan adat di wilayah penelitian?
2. Apa dampak ketidakcocokan hukum adat dengan UU Perkawinan terhadap hak-hak pasangan dan anak?
3. Strategi apa yang dapat ditempuh untuk harmonisasi hukum adat dan hukum positif?

Metodologi Riset yang Direkomendasikan

Pemilihan metodologi tergantung pada sifat topik. Berikut panduan singkat:

1. Penelitian Yuridis-Normatif

• Fokus pada studi norma hukum: UU, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin hukum.
• Metode: studi pustaka, analisis dokumen hukum, interpretasi yuridis.
• Cocok untuk: analisis aturan pranikah, konsep harta bersama, harmonisasi hukum.

2. Penelitian Yuridis-Empiris

• Gabungkan kajian norma dengan data lapangan: wawancara, observasi, kuisioner, studi kasus pengadilan.
• Metode: wawancara mendalam (judges, hakim, advokat, pihak berkonflik), analisis statistic sederhana jika tersedia data kuantitatif.
• Cocok untuk: studi praktis tentang penerapan hukum hak asuh, pelaksanaan putusan pembagian harta, evaluasi layanan mediasi.

3. Studi Komparatif

• Bandingkan pengaturan di negara lain atau antara hukum adat dan hukum positif.
• Metode: analisis komparatif dokumen hukum, wawancara ahli, kajian putusan asing sebagai referensi.

4. Etika Penelitian

• Pastikan informed consent untuk semua responden, terutama korban KDRT dan anak.
• Lindungi identitas responden-gunakan pseudonim jika perlu.
• Ajukan permohonan pembimbingan etik jika universitas mensyaratkan.

Contoh Kerangka Teori dan Metode Analisis

Berikut contoh sederhana kerangka teori untuk topik pembagian harta gono-gini:

1. Teori Hak Milik dan Kepemilikan Bersama
2. Teori Perlindungan Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak)
3. Teori Kebijakan Publik dan Asas Keadilan

Metode analisis: analisis yuridis terhadap peraturan dan putusan; analisis kualitatif hasil wawancara; triangulasi data pustaka dan lapangan.

Studi Kasus Singkat (Contoh Pengembangan Skripsi)

Studi Kasus 1: Sengketa Pembagian Harta pada Perceraian di Kota X

Ringkasan: Penelitian ini menelaah 20 putusan Pengadilan Agama di Kota X selama 5 tahun terakhir terkait pembagian harta. Temuan menunjukkan variasi pendekatan hakim dalam menetapkan persentase pembagian berdasarkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi pasangan. Rekomendasi meliputi pedoman pembuktian yang lebih jelas dan pelatihan hakim tentang nilai ekonomi kontribusi domestik.

Studi Kasus 2: Hak Asuh Anak pada Perkawinan Campuran

Ringkasan: Studi ini menggunakan wawancara mendalam dengan 12 orang tua yang mengalami proses sengketa hak asuh setelah perceraian. Hasil menunjukkan adanya hambatan administratif lintas-negara dalam menegakkan putusan hak asuh, serta kebutuhan akan mekanisme koordinasi antar-institusi.

Strategi Penulisan Skripsi dan SEO Akademik

Untuk meningkatkan visibilitas skripsi Anda ketika dipublikasikan secara daring (repository universitas, jurnal, blog akademik), perhatikan hal-hal berikut:

• Gunakan judul yang informatif dan mengandung kata kunci utama seperti “hukum perdata”, “perkawinan”, “hak asuh”, “gono-gini”.
• Tulis abstrak yang padat dengan kata kunci relevan-abstrak sering diindeks oleh mesin pencari.
• Gunakan metadata (title tag, meta description) yang ringkas dan menjelaskan kontribusi penelitian.
• Optimalkan penggunaan heading (H1 untuk judul, H2 untuk bab utama, H3 untuk sub-bab) dan struktur paragraf agar mudah dibaca mesin pencari.
• Sertakan kutipan dan referensi yang lengkap; gunakan DOI ketika tersedia untuk meningkatkan kredibilitas akademik.
• Publikasikan versi ringkasan atau policy brief di blog atau platform publik untuk menarik perhatian praktisi dan akademisi.
• Gunakan tautan internal dan eksternal ke sumber hukum (mis. teks UU, putusan MA) untuk meningkatkan relevansi SEO.

Daftar Pustaka Awal dan Sumber Data yang Direkomendasikan

Berikut beberapa sumber yang sering digunakan untuk penelitian tentang perkawinan dalam hukum perdata:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan revisi/peraturan pelaksana jika ada).
• Peraturan perundang-undangan terkait pencatatan sipil, adat, dan peradilan agama.
• Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri yang relevan (putusan bernomor penting).
• Jurnal hukum nasional dan internasional tentang hukum keluarga dan pernikahan.
• Laporan LSM, data statistik perceraian, dan catatan KUA/catat sipil.
• Buku teks hukum perdata, hukum keluarga, dan metodologi penelitian hukum.

Checklist Praktis Sebelum Menyusun Skripsi

• Tentukan topik yang spesifik dan lakukan studi pendahuluan literatur.
• Rumuskan tujuan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan hipotesis (jika ada).
• Pilih metodologi yang sesuai: yuridis-normatif, yuridis-empiris, atau campuran.
• Susun kerangka teori dan kerangka konseptual secara jelas.
• Siapkan instrumen penelitian: pedoman wawancara, kuesioner, dan daftar observasi.
• Ajukan permohonan izin penelitian bila melibatkan responden rentan atau data sensitif.
• Susun jadwal penelitian dan target penulisan (rencana mingguan/bulanan).
• Siapkan rencana publikasi: jurnal, seminar, atau repository universitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa perbedaan antara skripsi yuridis-normatif dan yuridis-empiris?

Skripsi yuridis-normatif fokus pada analisis norma hukum (UU, peraturan, putusan) sedangkan yuridis-empiris menggabungkan analisis norma dengan data lapangan seperti wawancara atau survei.

Bagaimana memilih judul yang tidak terlalu umum?

Spesifikkan aspek, lokasi, rentang waktu, atau jenis kasus. Contoh: “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-gini pada Perceraian di Pengadilan Agama Kota Y Tahun 2015-2020”.

Apakah boleh menggunakan studi kasus tunggal?

Boleh-studi kasus tunggal dapat mendalam, tetapi pastikan justifikasi pemilihannya dan jelaskan batasan generalisasi hasil.

Penutup dan Kesimpulan

Daftar 200 contoh judul skripsi hukum perdata tentang perkawinan di atas memberikan rentang topik luas yang dapat disesuaikan dengan minat, sumber daya, dan akses data Anda. Topik-topik ini relevan dengan isu praktis di lapangan-seperti pembagian harta, hak asuh anak, perkawinan adat, dan KDRT-yang memungkinkan kontribusi akademis sekaligus dampak kebijakan.

Ringkasan poin penting:

• Pilih judul yang spesifik dan realistis dengan ketersediaan data.
• Kombinasikan pendekatan yuridis-normatif dan empiris bila memungkinkan untuk hasil yang lebih kaya dan aplikatif.
• Perhatikan etika penelitian terutama ketika melibatkan korban dan anak.
• Optimalkan publikasi Anda secara daring dengan praktik SEO dasar seperti judul yang mengandung kata kunci, meta description, dan struktur heading yang jelas.

Semoga kumpulan judul dan panduan ini membantu Anda menemukan arah penelitian yang kuat dan bermakna dalam kajian hukum perdata tentang perkawinan. Selamat meneliti dan semoga sukses dalam penyusunan skripsi!