200 Contoh Judul Skripsi Hukum Keluarga Islam: Referensi Terlengkap Seputar Fiqh Munakahat dan Isu Keluarga Kontemporer

Kumpulan judul skripsi hukum keluarga Islam ini dirancang untuk membantu mahasiswa, dosen pembimbing, dan peneliti mendapatkan inspirasi praktis dan akademis. Fokus pada fiqh munakahat, pengadilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, serta isu kontemporer keluarga seperti KDRT, perkawinan campuran, nikah siri, dan teknologi (e-registrasi). Semua judul dapat dikembangkan menjadi penelitian normatif, yuridis-empiris, atau studi kasus.

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam (fiqh munakahat) menjadi topik yang kaya dan relevan untuk penelitian skripsi. Perubahan sosial, perkembangan regulasi nasional seperti UU Perkawinan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tantangan kontemporer-misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), nikah dini, dan pernikahan campuran-menciptakan kebutuhan penelitian yang mendalam untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, interpretasi fiqh baru, dan solusi praktis.

Artikel ini menyajikan 200 contoh judul skripsi hukum keluarga Islam, dibagi ke dalam kategori tematik untuk memudahkan pencarian. Selain daftar judul, diberikan juga tips memilih topik, metode penelitian yang sesuai, sumber rujukan penting, contoh pengembangan judul menjadi pertanyaan penelitian, dan tabel ringkas kategori. Artikel ini dioptimalkan untuk SEO dengan kata kunci alami seperti “judul skripsi hukum keluarga Islam”, “fiqh munakahat”, dan “skripsi hukum Islam”.

Mengapa Memilih Topik Hukum Keluarga Islam?

• Relevansi sosial: Isu keluarga berdampak langsung pada hak dan kesejahteraan masyarakat.
• Kebutuhan hukum: Banyak aspek belum mendapat kepastian hukum atau harmonisasi dengan kebijakan negara.
• Ketersediaan sumber primer: Al-Qur’an, Hadis, fiqh klasik, dan putusan pengadilan yang dapat dianalisis.
• Beragam metodologi: Cocok untuk penelitian normatif, yuridis-empiris, dan komparatif.
• Kontribusi praktis: Rekomendasi untuk praktik pengadilan agama, legislator, dan lembaga sosial.

Cara Memilih Judul Skripsi yang Tepat

Berikut tips praktis agar judul skripsi jelas, fokus, dan layak diteliti:

• Tetapkan fokus: Pilih aspek spesifik (mis. hak asuh anak, mahar, talak, nikah siri).
• Sesuaikan dengan sumber daya: Pertimbangkan akses data, waktu, dan bimbingan akademik.
• Gunakan kata kunci dalam judul: Mempermudah visibilitas penelitian (contoh: “analisis yuridis”, “studi kasus”, “perbandingan”).
• Pastikan kebaruan: Cari celah penelitian dari literatur terkini, putusan pengadilan, atau kebijakan publik.
• Tentukan metode awal: Naratif normatif? Kualitatif? Kuantitatif? Ini membantu memperjelas ruang lingkup.
• Susun subjudul atau fokus penelitian: Mengurangi risiko judul terlalu umum atau ambisius.

Ringkasan Kategori Judul Skripsi (Tabel)

200 Contoh Judul Skripsi Hukum Keluarga Islam

Di bawah ini, 200 contoh judul dibagi per kategori untuk memudahkan pemilihan topik. Setiap judul dapat dikembangkan menjadi penelitian normatif, yuridis-empiris, atau studi kasus sesuai kebutuhan.

1. Dasar Fiqh Munakahat & Teori (20 Judul)

1. Analisis Teoritis Konsep Munakahat dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implikasi terhadap Hukum Keluarga di Indonesia
2. Perkembangan Ijtihad Kontemporer dalam Fiqh Munakahat: Studi terhadap Fatwa Ulama di Indonesia
3. Interpretasi Syar’i terhadap Konsep Nasab dan Implikasinya pada Hukum Keluarga Islam
4. Sejarah Pembentukan Dalil Hukum Nikah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Saat Ini
5. Konsep Keadilan dalam Fiqh Munakahat: Tinjauan Teoritis dan Aplikasi Praktis
6. Perbandingan Pandangan Mazhab tentang Hukum Polis Perkawinan
7. Analisis Makna dan Fungsi Syarat Nikah dalam Perspektif Ushul Fiqh
8. Teori Kewajiban Suami-Istri dalam Fiqh Munakahat dan Implementasinya di Masyarakat Modern
9. Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Keluarga dalam Hukum Islam
10. Peran Ijma’ dan Qiyas dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer
11. Analisis Kritis terhadap Sumber Hukum Keluarga Islam: Al-Qur’an, Hadis, Ijma, dan Qiyas
12. Etika Pernikahan menurut Fiqh Munakahat: Perspektif Teologis dan Sosial
13. Konsep Perlindungan Anak dalam Fiqh Klasik dan Tantangan Modern
14. Perumusan Keadilan Gender dalam Perspektif Fiqh Munakahat
15. Analisis Pemikiran Ulama Nusantara tentang Hukum Perkawinan
16. Konstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Ilmu Hukum: Antara Normatif dan Empiris
17. Urgensi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hak Asasi Manusia
18. Peran Maqasid al-Shari’ah dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam
19. Analisis Perubahan Interpretasi Fiqh Munakahat pada Era Digital
20. Studi Perbandingan: Konsep Pernikahan dalam Fiqh dan Hukum Positif di Beberapa Negara Muslim

2. Akad Nikah & Pernikahan (20 Judul)

21. Validitas Akad Nikah: Analisis Yuridis terhadap Syarat dan Rukunnya dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan
22. Akad Nikah Online (e-Akad): Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Keluarga Islam
23. Perbandingan Akad Nikah Siri dan Akad Nikah Negara: Implikasi Hukum bagi Anak dan Istri
24. Permasalahan Buku Nikah Ganda dan Upaya Penyelesaiannya di Pengadilan Agama
25. Analisis Hukum terhadap Batalnya Perkawinan karena Kecurangan Identitas
26. Penerapan Syarat Wali dalam Perkawinan Anak: Studi di Beberapa Kantor Urusan Agama
27. Pengaturan Pola Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam
28. Perkawinan Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi: Tanggung Jawab Hukum Pasangan
29. Hukum Pernikahan Antaragama di Indonesia: Konflik Norma dan Penyelesaiannya
30. Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Hak Anak dan Posisi Hukum Orang Tua
31. Peran Saksi dalam Akad Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Praktik di Pengadilan Agama
32. Permasalahan Pernikahan Bertingkat (Poligami) pada Saat Pencatatan Perkawinan
33. Analisis Yuridis tentang Perkawinan dalam Situasi Darurat (Bencana atau Konflik)
34. Perkawinan Kontrak (Marriage Contract) dalam Hukum Islam dan Potensi Penerapannya di Indonesia
35. Pengaruh Media Sosial terhadap Proses Perjodohan dan Akad Nikah di Kalangan Muda
36. Studi Kasus: Sengketa Status Perkawinan Akibat Perceraian di Luar Negeri
37. Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pernikahan Paksa
38. Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini dan Praktik Harmonis Keluarga
39. Legalitas Perjanjian Sebelum Pernikahan (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam
40. Implikasi Sanksi Administratif bagi Pegawai KUA dalam Kasus Pencatatan Nikah yang Tidak Sah

3. Mahar, Perjanjian Pra-Nikah & Harta Perkawinan (20 Judul)

41. Analisis Yuridis tentang Mahar: Hak, Bentuk, dan Mekanisme Penuntutan
42. Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
43. Karakteristik Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Fiqh dan Implikasi Peradilannya
44. Perlindungan bagi Istri dalam Pembagian Harta setelah Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama
45. Aspek Hukum Hibah dalam Rumah Tangga Muslim: Keabsahan dan Batasannya
46. Analisis Hukum tentang Pengelolaan Harta Bersama (Concubinage of Assets) dalam KHI
47. Pemberian Mahar Tidak Tunai: Studi Yuridis atas Bentuk dan Pembuktiannya
48. Tanggung Jawab Suami terhadap Pengelolaan Harta Keluarga menurut Hukum Islam
49. Perlindungan Hukum terhadap Wanita Pekerja yang Menikah: Implikasi terhadap Harta Pribadi
50. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Mengabaikan Prinsip Syariat
51. Perlakuan Hukum terhadap Warisan yang Masuk ke Dalam Harta Bersama
52. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Sengketa Harta di Pengadilan Agama
53. Analisis Yuridis-Comparatif: Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan Negara Muslim Lain
54. Aspek Hukum dan Etika dalam Pembagian Harta setelah Perceraian Akibat KDRT
55. Pengaruh Perjanjian Pra-nikah terhadap Hak Nafkah Pasca Perceraian
56. Hukum Transaksi Keuangan Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer
57. Perlindungan Hukum bagi Istri Non-Pekerja terkait Hak atas Harta Pribadi dan Bersama
58. Strategi Pembuktian Mahar dalam Sengketa di Pengadilan Agama
59. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta pada Perceraian Poligami
60. Peran Notaris/Pejabat Pencatatan dalam Validasi Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Positif

4. Poligami & Monogami (20 Judul)

61. Analisis Hukum tentang Syarat dan Tata Cara Poligami menurut KHI dan UU Perkawinan
62. Implikasi Psikososial Poligami terhadap Anak: Studi Lapangan pada Keluarga Poligami
63. Perbandingan Regulasi Poligami di Negara-negara Muslim: Pelajaran untuk Indonesia
64. Perlindungan Hak-hak Istri dalam Perkawinan Poligami: Telaah Putusan Pengadilan Agama
65. Kritis terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan: Dampak Hukum bagi Pihak Terdampak
66. Studi Yuridis-Empiris tentang Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama
67. Monogami sebagai Norma Sosial dan Hukum: Analisis Teoretis dan Praktis
68. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Poligami: Perspektif Maqasid al-Shari’ah
69. Hak Ekonomi Istri Pertama di Keluarga Poligami: Tinjauan Hukum dan Kebijakan
70. Poligami dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Pendekatan Musyawarah Ulama dan Legislator
71. Praktik Poligami Tanpa Mahar dan Konsekuensi Hukumnya
72. Analisis Putusan Pengadilan Agama terkait Sengketa dalam Keluarga Poligami
73. Perlindungan Anak dalam Rumah Tangga Poligami: Kajian Yuridis dan Sosial
74. Perbandingan Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bolehnya Poligami
75. Strategi Hukum untuk Menangani Konflik dalam Rumah Tangga Poligami
76. Studi Kasus: Poligami dalam Komunitas Etnis Tertentu di Indonesia
77. Peran Konseling Pra-Poligami sebagai Upaya Pencegahan Perselisihan Hukum
78. Analisis Dampak Ekonomi Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga
79. Implementasi Ketentuan Pembatasan Poligami di Pengadilan Agama
80. Peran Lembaga Keagamaan dalam Mengawasi Praktik Poligami di Masyarakat

5. Talak, Rujuk & Perceraian (20 Judul)

81. Analisis Hukum tentang Akibat Hukum Talak dalam Perspektif Fiqh dan UU Perkawinan
82. Prosedur Rujuk dan Hak-hak Istri dalam Masa Idah: Studi Yuridis-Normatif
83. Perbandingan Putusan Pengadilan Agama tentang Talak dan Dampaknya pada Kepastian Hukum
84. Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Ditinggalkan Talak tanpa Nafkah
85. Analisis Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Empiris di Kabupaten/Kota
86. Penetapan Hukum tentang Talak oleh Suami yang Tidak Sadar (Obat/Kondisi Mental): Implikasi Hukum
87. Perlakuan Hukum terhadap Talak yang Dilakukan Melalui Media Sosial atau Pesan Singkat
88. Upaya Penyelesaian Alternatif Sengketa Rumah Tangga sebelum Perceraian
89. Kedudukan Perceraian di Luar Pengadilan: Validitas dan Konsekuensinya
90. Pengaturan Nafkah Selama Idah: Kajian atas KHI dan Putusan Pengadilan
91. Analisis Hukum mengenai Perjanjian Rujuk dalam Kontrak Perkawinan
92. Sanksi Hukum bagi Suami yang Menyebabkan Perceraian karena KDRT
93. Implikasi Perceraian terhadap Status Anak: Hak Nasab dan Waris
94. Analisis Keberlakuan Kembali Pernikahan setelah Talak Tiga
95. Profesionalisasi Konseling Pra-Perceraian di Pengadilan Agama
96. Studi Kasus: Putusan Perceraian karena Perselingkuhan dan Pertimbangan Hukum
97. Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengajukan Gugat Cerai karena Harga Diri
98. Tinjauan Yuridis tentang Perceraian oleh Istri (Khulu’) dalam Hukum Islam dan Implementasinya
99. Peran Majelis Hakim dalam Menilai Alasan Perceraian yang Berbasis Perubahan Sosial
100. Evaluasi Kebijakan Administratif terkait Pencatatan Perceraian di Kantor Catatan Sipil

6. Hak Asuh Anak & Nafkah (20 Judul)

101. Penentuan Hak Asuh Anak setelah Perceraian: Analisis Yuridis dan Kepentingan Terbaik bagi Anak
102. Perbandingan Kriteria Hak Asuh Anak di KHI dan Undang-Undang Perkawinan
103. Implementasi Putusan Hak Asuh Anak: Studi Kasus Eksekusi Putusan Pengadilan Agama
104. Hak Nafkah Anak Menurut Hukum Islam: Kajian Yuridis dan Praktik Pemberian
105. Perlindungan Hukum untuk Anak Luar Nikah: Status, Hak, dan Nasab
106. Peran Lembaga Sosial dalam Menjamin Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian
107. Analisis Hukum terhadap Sengketa Hak Asuh pada Kasus Poligami
108. Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Campuran: Kompleksitas Hukum Internasional dan Nasional
109. Implementasi Kewajiban Nafkah di Era Ekonomi Digital: Studi tentang Pekerja Lepas
110. Strategi Hukum untuk Menjamin Pembayaran Nafkah dari Pekerja yang Bekerja di Luar Negeri
111. Tinjauan Hukum tentang Pengurangan Nafkah oleh Pengadilan dan Alasan Legitimnya
112. Analisis Dampak Perceraian terhadap Hak Pendidikan dan Kesehatan Anak
113. Perlindungan Hukum Anak Korban Perceraian yang Tinggal Bersama Ibu Tunggal
114. Perlindungan Hak Asuh Anak menurut Perspektif Hak Anak Internasional
115. Studi Kasus: Sengketa Hak Asuh karena Perbedaan Agama antara Orang Tua
116. Analisis Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh melalui Mediasi
117. Peran Notaris dan Pejabat Pencatatan dalam Menjamin Kepastian Hak Asuh Anak
118. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Nafkah Anak oleh Pengadilan Agama
119. Model Kebijakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayar Nafkah
120. Analisis Hak Asuh Anak dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

7. Pengadilan Agama & Prosedur Hukum (20 Judul)

121. Efektivitas Prosedur Penyelesaian Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama: Studi di Tingkat Kabupaten
122. Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perkawinan: Pendekatan Yuridis-Statistik
123. Penerapan E-Court dan Digitalisasi Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama
124. Kualifikasi Hakim dan Dampaknya terhadap Kualitas Putusan Perkara Keluarga
125. Mediasi di Pengadilan Agama: Tingkat Keberhasilan dan Hambatannya
126. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Pembayaran Nafkah: Studi Evaluatif
127. Peran Panitera dalam Pengelolaan Perkara Perkawinan dan Upaya Reformasi Administratif
128. Analisis Yuridis tentang Opsi Banding dan Kasasi pada Putusan Perkawinan
129. Penerapan Peraturan Pelaksanaan KHI oleh Pengadilan Agama: Konsistensi dan Variasi
130. Perlindungan Hukum bagi Pihak Rentan selama Proses Peradilan Agama
131. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Perempuan Korban KDRT
132. Studi Perbandingan: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama dan Sistem Perdata
133. Implementasi Prinsip Transparansi dalam Proses Peradilan Agama
134. Peran Advokat dan Penasihat Hukum dalam Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama
135. Analisis Statistik Perkara Perkawinan: Tren, Penyebab, dan Rekomendasi Kebijakan
136. Evaluasi Pelaksanaan Mediasi Eksternal oleh Lembaga Keagamaan
137. Studi Kualitatif tentang Pengalaman Para Pihak Selama Berperkara di Pengadilan Agama
138. Perlindungan Saksi Anak dalam Perkara Perkawinan: Prosedur dan Praktik
139. Peran Mahkamah Agung dalam Menetapkan Preseden Hukum Keluarga Islam
140. Optimalisasi Layanan Pengadilan Agama untuk Kasus Perkawinan di Daerah Terpencil

8. Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU & Kebijakan (20 Judul)

141. Kesesuaian antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan: Kajian Yuridis
142. Analisis Perubahan Peraturan Perkawinan untuk Melindungi Hak Perempuan
143. Evaluasi Implementasi KHI dalam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia
144. Peran Legislasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan: Studi Historis UU Perkawinan
145. Analisis Yuridis tentang Kepatuhan Aparat Negara terhadap Norma KHI
146. Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Prinsip Hak Asasi Manusia
147. Studi Perbandingan: Regulasi Perkawinan di Indonesia dan Negara Muslim ASEAN
148. Analisis Dampak Kebijakan Perlindungan Anak pada Hukum Keluarga
149. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan: Evaluasi Kebijakan Nasional
150. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam
151. Kritik Terhadap Ketentuan KHI dalam Konteks Keadilan Gender
152. Analisis Hukum terhadap Rencana Revisi UU Perkawinan (jika ada): Perspektif Keluarga
153. Pemanfaatan Instrumen Internasional (mis. CEDAW) dalam Reformasi Hukum Keluarga
154. Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan dalam Kebijakan Publik
155. Studi Implementasi Norma Hukum pada Komunitas Muslim Minoritas di Indonesia
156. Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dari Kebijakan Pembatasan Usia Nikah
157. Analisis Perbandingan Pengaturan Perkawinan Sipil dan Perkawinan Menurut Agama
158. Peran LSM dalam Mendorong Reformasi Hukum Keluarga Islam
159. Upaya Harmonisasi Hukum Keluarga di Tingkat Regional: Studi ASEAN
160. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak dalam Kebijakan Pendidikan Keluarga

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan (20 Judul)

161. Analisis Hukum Perlindungan Korban KDRT menurut UU dan KHI
162. Implementasi Pelayanan Perlindungan bagi Korban KDRT di Pengadilan Agama
163. Efektivitas Perintah Perlindungan dan Order Pengadilan pada Kasus KDRT
164. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mengadvokasi Korban KDRT
165. Penanganan KDRT dalam Keluarga Poligami: Studi Kasus dan Implikasi Hukum
166. Aspek Medis dan Hukum dalam Pembuktian Kasus KDRT di Pengadilan Agama
167. Evaluasi Sistem Pelaporan KDRT di Tingkat Kecamatan: Hambatan dan Solusi
168. Perlindungan Anak yang Menjadi Saksi KDRT: Mekanisme Hukum dan Sosial
169. Pengaturan Sanksi terhadap Pelaku KDRT menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional
170. Analisis Yuridis tentang Rehabilitasi bagi Korban KDRT
171. Studi Empiris: Faktor Penyebab KDRT dalam Rumah Tangga Muslim
172. Keterkaitan Ekonomi Rumah Tangga dan Risiko KDRT: Perspektif Hukum
173. Analisis Peran Penyuluhan Agama dalam Pencegahan KDRT
174. Upaya Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga
175. Penggunaan Bukti Digital dalam Putusan KDRT: Validitas dan Tantangan
176. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Komunitas Pinggiran dan Terpencil
177. Kebijakan Perlindungan Korban KDRT yang Berbasis Gender Sensitivity
178. Studi Kasus: Penanganan KDRT oleh Pengadilan Agama dan Kepolisian
179. Model Intervensi Terpadu untuk Pencegahan dan Penanganan KDRT
180. Analisis Akses Keadilan bagi Korban KDRT yang Berstatus Ekonomi Rendah

10. Isu Kontemporer & Perbandingan Internasional (20 Judul)

181. Legalitas Nikah Siri dalam Konteks Perlindungan Hak Perempuan: Studi Perbandingan
182. Perkawinan Campuran (Interfaith Marriage): Konflik Hukum dan Penyelesaiannya di Indonesia
183. Analisis Hukum terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesejahteraan Anak
184. Dampak Digitalisasi pada Praktik Perkawinan: Validitas Akta Nikah Elektronik
185. Peran Media Sosial dalam Menentukan Norma Perkawinan di Kalangan Milenial
186. Perbandingan Kebijakan Perkawinan Sipil dan Perkawinan Islam di Negara-negara ASEAN
187. Hak Perempuan dalam Waris: Perdebatan Kontemporer dan Solusi Hukum
188. Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Hak LGBT: Perspektif Hukum dan Sosial
189. Analisis Yuridis tentang Perkawinan di Luar Negeri dan Pengakuannya di Indonesia
190. Tantangan Hukum atas Pernikahan Dikenai Teknologi Reproduksi (IVF) dalam Keluarga Muslim
191. Perlindungan Hukum terhadap Pasangan yang Menikah di Luar Negeri via Nikah Online
192. Pengaruh Globalisasi terhadap Praktik Hukum Keluarga Islam Lokal
193. Analisis Perbandingan: Sistem Hukum Keluarga di Negara dengan Mayoritas Muslim dan Minoritas Muslim
194. Isu Gender dan Reformasi Hukum Keluarga: Kajian Kritis terhadap Diskursus Kontemporer
195. Peran Teknologi Informasi dalam Mendokumentasikan dan Menyelesaikan Sengketa Perkawinan
196. Analisis Dampak Ekonomi Global terhadap Hak Nafkah dan Pembagian Harta Perkawinan
197. Persepsi Masyarakat terhadap Nikah Siri dan Dampaknya pada Kebijakan Publik
198. Pengakuan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Campuran: Studi Perbandingan
199. Perkembangan Fatwa tentang Isu Keluarga Kontemporer: Studi di Dewan Fatwa Beberapa Negara
200. Integrasi Prinsip-prinsip Hak Anak Internasional ke dalam Hukum Keluarga Islam

Metode Penelitian yang Tepat untuk Skripsi Hukum Keluarga Islam

Berikut beberapa metode yang umum digunakan beserta rekomendasi penggunaannya:

• Yuridis-Normatif: Analisis terhadap peraturan perundang-undangan, KHI, kitab-kitab fiqh, dan putusan pengadilan. Cocok untuk kajian konseptual dan rekomendasi hukum.
• Yuridis-Empiris (Kualitatif): Wawancara, observasi, studi kasus pada keluarga atau Pengadilan Agama, untuk melihat praktik hukum di lapangan.
• Perbandingan (Comparative Law): Membandingkan aturan di beberapa negara atau mazhab untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah hukum keluarga.
• Kuantitatif: Menggunakan data statistik perkara perceraian, permohonan hak asuh, atau data sosial untuk analisis tren dan korelasi.
• Studi Kasus: Mendalam pada satu atau beberapa perkara untuk memahami dinamika hukum dan sosial secara holistik.
• Analisis Putusan: Meninjau putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung untuk melihat konsistensi yurisprudensi.

Sumber dan Referensi Penting

Beberapa sumber yang wajib diperhatikan untuk penelitian hukum keluarga Islam:

• Al-Qur’an dan Hadis: Sumber utama hukum Islam.
• Kitab-kitab Fiqh Klasik: Referensi mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) untuk memahami rujukan tradisional.
• Kompilasi Hukum Islam (KHI): Sumber acuan utama di Pengadilan Agama Indonesia.
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung: Untuk studi yurisprudensi.
• Fatwa Dewan Ulama (MUI) dan Dewan Fatwa negara lain untuk perspektif kontemporer.
• Laporan LSM, data BPS, dan penelitian akademik terbaru dari jurnal terakreditasi.

Tips Praktis Menyusun Proposal dan Skripsi

• Tulis latar belakang yang kuat: Jelaskan problem hukum, relevansi sosial, dan gap penelitian.
• Rumuskan rumusan masalah yang spesifik dan pertanyaan penelitian yang terukur.
• Sertakan kajian pustaka yang memadai: gabungkan literatur klasik dan penelitian modern.
• Pilih metode penelitian yang konsisten dengan tujuan penelitian.
• Buat jadwal penelitian realistis: survei literatur, pengumpulan data, analisis, penulisan, revisi.
• Perhatikan kaidah sitasi akademik (mis. APA, Chicago, atau sistem yang dianjurkan kampus).
• Gunakan bukti putusan pengadilan untuk memperkuat argumen yuridis.
• Konsultasikan judul dan kerangka dengan dosen pembimbing secara berkala.
• Siapkan lampiran relevan seperti instrumen wawancara, data statistik, dan dokumen hukum.
• Pertimbangkan etika penelitian: izin wawancara, kerahasiaan responden, dan perlindungan data.

Contoh Pengembangan Judul menjadi Proposal Singkat (Studi Kasus)

Rekomendasi Struktur Skripsi

1. Halaman Judul dan Persetujuan
2. Abstrak (Indonesia dan Bahasa Inggris)
3. Kata Pengantar & Daftar Isi
4. Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Hipotesis bila diperlukan)
5. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori
6. Metode Penelitian
7. Analisis dan Pembahasan
8. Kesimpulan dan Saran
9. Daftar Pustaka dan Lampiran

Manfaat Penelitian Skripsi Hukum Keluarga Islam

• Memberi kontribusi intelektual terhadap pengembangan fiqh munakahat.
• Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan institusi peradilan agama.
• Meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat terkait masalah keluarga.
• Menawarkan solusi praktis bagi kasus-kasus kontemporer seperti nikah siri dan KDRT.
• Memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kerangka syariat.

Daftar Periksa (Checklist) Sebelum Mengajukan Proposal

• Judul jelas, singkat, dan mengandung kata kunci penelitian.
• Rumusan masalah sudah spesifik dan dapat diuji.
• Metode penelitian sesuai dan realistis.
• Sumber data tersedia dan dapat diakses.
• Daftar pustaka awal mencukupi untuk mendukung kajian.
• Etika penelitian sudah dipertimbangkan (izin, kerahasiaan, dsb.).

Kesimpulan

Koleksi 200 contoh judul skripsi hukum keluarga Islam ini dirancang untuk memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi mahasiswa hukum Islam yang sedang memilih topik penelitian. Dengan menggabungkan kajian fiqh munakahat klasik, analisis yuridis terhadap KHI dan UU Perkawinan, serta isu kontemporer seperti KDRT, nikah siri, dan digitalisasi akad, peneliti dapat menghasilkan skripsi yang relevan, berbobot akademis, dan berdampak sosial.

Pilih judul yang sesuai dengan minat, sumber daya, dan bimbingan akademik Anda. Gunakan metode yang tepat, lengkapi dengan sumber primer (Al-Qur’an, Hadis, KHI, UU Perkawinan, dan putusan pengadilan), serta sertakan rekomendasi kebijakan yang konkret jika memungkinkan. Semoga daftar judul ini mempermudah proses penentuan topik dan membantu terciptanya penelitian berkualitas dalam bidang hukum keluarga Islam.

Jika Anda ingin versi yang disesuaikan (mis. 20 judul fokus pada karir akademik atau 20 judul dengan metode kuantitatif), Anda dapat memilih kategori dan kami akan menyusun ulang sesuai kebutuhan penelitian Anda.